Puluhan orang yang mengatasnamakan Barisan Pengamanan Pemuda Pancasila (PAM PP) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aksi damai. Itu dilakukan meminta dan menanyakan kepada Plt Ketua Majelis Pemimpian Wilayah Muhammad Syauqie dan kepengurusan MPW kalteng terkait nasib mereka di salah satu perusahaan, yakni PT. Berkala Maju Bersama (BMB) di kabupaten Gunung Mas.
Selama ini, sebanyak 140 orang bekerja sebagai PAM PP di perusahaan PT. BMB kab. Gumas dibawah Ketua PAM PP kalteng L.R. Happy Kattopo dan Pembina PAM PP Kalteng Cornelis N. Anton. Namun, karena keduanya sudah tidak masuk dalam Badan Pengurus Harian (BPH) MPW PP, akhirnya menyatakan mundur untuk mengurus PAM PP di PT BMB.
Padahal keduanya masuk dalam Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) PP, yang tingkatnya berada di atas MPW PP. Aksi damai tersebut digelar di Markas MPW PP Kalteng, Jalan Letjen. Soeprapto, Rabu (17/11).
Pada penyampaiannya mereka meminta kejelasan mengenai kontrak pengamanan disalah satu perusahaan di Kabupaten Gunung Mas, yang diprediksi akan dibubarkan karena pergantian pengurus MPW yang baru.
“Makanya kami datang. Kami berharap dengan kordinasi ini, anggota PAM PP sebanyak 140 orang tidak hilang pekerjaan,” kata Sekretaris PAM PP Kalteng, Bakti.
Aksi copot baju kaos Pemuda Pancasila sempat dilakukan karyawan PT. BMB, Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP H. Arif Rahman pun turun menemui peserta aksi didampingi Plt Ketua MPW, Ketua P2W Kalimantan, Ketua MPC PP Gunung Mas dan jajaran pengurus MPW disela-sela pembukaan Diklat Kader Utama Pengurus MPW Kalimantan Tengah.
Arif Rahman juga memberikan solusi apabila ratusan anggotanya yang bekerja di perusahaan Kabupaten Gunung Mas ini di pecat, dirinya akan bertanggung jawab. Bahkan dengan tegas dia akan membayar gaji mereka dengan catatan adanya surat pemecatan dari perusahaan perkebunan sawit PT. Berkala Maju Bersama (BMB), surat perjanjian kerja dan juga kartu tanda anggota Pemuda Pancasila (KTA).
Sekjend MPN Pemuda Pancasila
“Saya akan jamin gajinya jika mereka dipecat. saya minta data anggota yang memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) MPW PP Kalteng dan surat perjanjian kerja kalian dengan pihak perusahaan untuk mengetahui berapa jumlah anggota tersebut dan juga surat pemecatan dari perusahaan,” tegasnya.
Menurutnya, ini adalah masalah internal. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini di dompleng oleh kekuatan-kekuatan lain. Padahal pengurus PP sedang melakukan re-organisasi dan rekontruksi organisasi untuk penyempurnaan organisasi. Arif berharap, permasalah ini dapat selesai. Untuk solusinya nanti akan segera diputuskan di majelis pimpinan nasional dengan memanggil saudara Cornelis N. Anton sebagai Pembina PAM PP Kalteng untuk PT. BMB dimana yang juga menjabat Wakil Ketua MPO MPW Kalteng serta salah satu owner di perusahaan PT. BMB tersebut.
“Kalau ini dikelola dengan baik, bisa dapat menjadi contoh-contoh perusahaan lain agar bisa mengakomodir Pemuda Pancasila. Dan saya akan mencari solusi dengan Plt Ketua MPW agar anggota kita dapat sejahtera. Dia pun meminta L.R. Happy Kattopo sebagai Ketua PAM PP di PT. BMB dimana yang hadir di lokasi aksi damai agar berkoordinasi dengan Plt Ketua MPW PP dan segera ke Jakarta bertemu dengan MPN,” tukasnya.
Dilokasi yang sama, Plt Ketua Muhammad Syauqie menegaskan tidak pernah membubarkan dan memastikan PAM PP dapat bekerja sesuai kontrak yang terjalin. Dia juga memastikan MPW mencarikan solusi, terkait adanya PAM PP diperusahaan PT. BMB.
“Poinnya kita tidak pernah memutuskan kontrak dan kerjasama dengan perusahaan dan membubarkan PAM PP. Kita akan carikan solusi untuk saudara-saudara kami kader pemuda pancasila,” tutup Syauqie.